LAMPUNG_INFO - Bertempat di ruang aula, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung laksanakan rapat persiapan untuk Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Lampung yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Agvirta Armilia Sativa. Rabu, (07/02/2024).
Kegiatan dihadiri oleh sejumlah pihak antara lain Andy Irwan (Kabag Hukum Provinsi Lampung), Ferie Irza Irawan (Kasubid Pemajuan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung), dan Yusnili (Biro Hukum Provinsi Lampung). Mereka berdiskusi intensif terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Agvirta Armilia Sativa, yang menekankan pentingnya membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tim dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia turut menyampaikan materi terkait peraturan tersebut, menjelaskan bahwa pembentukan Gugus Tugas harus dimulai dengan Surat Keputusan Gubernur dan fokus pada sektor pariwisata, pertambangan, dan perkebunan.
Salah satu sorotan dalam rapat adalah pertanyaan terkait anggaran yang diajukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada tim Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Baim, perwakilan dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa anggaran dapat bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023.
Selain itu, berbagai saran dan masukan juga muncul selama rapat. Andi Irwan dari Biro Hukum Provinsi Lampung menyarankan untuk melibatkan BAPPEDA Provinsi Lampung dalam kegiatan rapat Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia guna memudahkan pelaksanaan tugas dan anggaran. Elip Heldan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung juga menyarankan melibatkan BAPPEDA dan Inspektorat untuk memperkuat kerjasama lintas organisasi.
Rapat ini berhasil menciptakan suasana diskusi yang produktif dan konstruktif, dengan harapan bahwa persiapan Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Lampung dapat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rapat ditutup pada pukul 11.30 WIB dengan keyakinan bahwa kerjasama lintas sektor dan organisasi akan memberikan dampak positif bagi implementasi strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia di Lampung.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG/Kontributor:Syafril)
