Kalianda: Bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Lampung Selatan Hari Selasa (22/11) telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kab Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan tersebut terselenggara atas kerja sama antara Pemerintah Kab Lampung Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Dibuka langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Lampung Sepatan juga dihadiri oleh anggota Komisi ll DPRD Lampung Selatan, Kepala BPPRD Kabupaten Lampung Selatan dan Kepala OPD terkait penyumbang PAD dan menghadirkan Narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Dr. Alpius Sarumaha S.H.M.H.
Dalam sambutannya Kepala Divisi Pelayanan dan HAM menyampaikan bahwa inisiatif percepatan penyusunan Naskah Akademik tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kab Lampung Selatan dikarenakan adanya amanat langsung dari Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah . Selain itu yang terpenting adalah adanya peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan percepatan kita tempuh melalui cara Jembol ( Jemput Bola) "tambah Alpius.
Kepala BPPRD dan jajaran menekankan adanya penyampaian data secepat mungkin dari seluruh Perangkat Daerah pengelola Reteibusi.
Dalam paparan materi yang disampaikan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Lampung Dr.Alpius menjelaskan beberapa hal mulai dari urgensi penyusunan Naskah Akademik, data yang akan disusun oleh Tim dan sampai penyampaian terkait inovasi Digitalisasi Harmonisasi melalui E Harmoni yang akan memudahkan proses penyusunan produk hukum daerah ke depan nya .
Diakhir pelaksanaan, disampaikan beberapa masukan dan tanya jawab untuk menghimpun seluruh masukan terkait teknis ak penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Kab Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
