LAMPUNG_INFO - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal, SH dengan menggandeng Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Mengadakan Sosialisasi Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid) 19 di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. (Jum'at, 18/06/2021)
Acara dibuka oleh anggota DPRD Kab Way kanan, kemudian di lanjutkan oleh Yozi Rizal. Pada sesi pemberian materi tentang Peraturan Daerah Provinsi Lampung oleh Tim Penyuluh Hukum Kanwil Lampung yg disampaikan oleh Melda sulastriyawati yang di lanjutkan dengan materi tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu yang disampaikan oleh Indrawati Imron.
Pada materi pertama tentang Perda nomor 3 tahun 2020 ini jelas diatur sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan penanganan covid 19.
Adaptasi Kebiasaan Baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan akan Covid-19. Sedangkan tujuan Peraturan ini diantaranya adalah untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat; mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat, serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah. Hal ini merupakan kewajiban bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Saat ini pemerintah sedang melakukan program pemberian vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, untuk itu kita semua wajib mendukung terlaksananya program tersebut guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ditegaskan pula terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan meliputi 5 M, yaitu Mencuci Tangan, menggunakan masker, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas serta terdapat sanksi bagi setiap orang, penanggung jawab kegiatan usaha yang melanggarnya.
Sanksi pelanggaran berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial seperti membersikan fasilitas umum, denda adminitratif, serta daya paksa polisional dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
Dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan informasi terkait Bantuan Hukum untuk orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum, dilaksanakan oleh Organisasi bantuan hukum terverifikasi dan terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum di provinsi Lampung yang saat ini berjumlah 17 OBH. Jenis Bantuan hukum yang diberikan yaitu Litigasi dan Non Litigasi baik Pidana,Perdata, dan Tata Usaha Negara. Syarat memperoleh bantuan hukum diantaranya melampirkan Surat Keterangan Miskin serta dokumen lain yang diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG/Rilis: PA)
