LAMPUNG_INFO – Kegiatan Rapat Seleksi Tim Program Kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021 digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Meski terkendala dengan adanya pandemi Covid-19, Kegiatan Rapat Seleksi Tim Pokja masih dapat dilangsungkan melalui Virtual Meeting. Jum’at (15/01/2021)
Kepala Kantor Wilayah: Danan Purnomo beserta Kepala Divisi Administrasi: Ida Asep Somara, Kepala Divisi Pemasyarakatan: Faried Junaedi, Kepala Divisi Keimigrasian: Hasanudin, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM: Nur Ichwan turut hadir dalam Rapat Seleksi Tim Pokja WBK/WBBM Tahun 2021 secara daring.
Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung tepatnya di Ruang Klinik Akuntabilitas, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat: Basnamara selaku moderator Rapat didampingi dengan Kepala Bagian Umum: Hadiyanto juga mengikuti Kegiatan Rapat Seleksi Tim Pokja WBK/WBBM Tahun 2021.
Jalannya rapat yang dimoderatori oleh Kabag Program dan Humas membicarakan tentang 5 (lima) aspek sebagai penilaian dalam seleksi Tim Pokja WBK/WBBM Tahun 2021 yaitu: Kompetensi, Memahami Tugas dan Fungsi, Berdedikasi, Tidak Ada Permasalahan, dan juga Tidak Pernah Ada Tindak Pidana Kode Etik dan Disiplin.
Ida Asep Somara selaku Sekretaris Tim Seleksi pembentukan Tim Pokja memberikan petunjuk dan arahan, bahwa pada dasarnya pemilihan Tim Pokja ini berdasarkan merit system, rekam jejak kepegawaian, serta evaluasi Tim Pokja Tahun 2020. Pertimbangan ini dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian demi terbangunnya tim sesuai kemampuan dan bakat masing-masing.
Kepala Bagian Umum ikut menanggapi perintah untuk segera diterbitkan Surat Keputusan Tim Program Kerja WBK/WBMM Tahun 2021, dan untuk Sekretariat agar segera menginformasikan kepada personel yang tercantum di dalam Surat Keputusan sehingga dapat segera melakukan konsilidasi bersama dengan Tim, serta segera lakukan penyampaian Lembar Kerja Evaluasi kepada Tim Pokja guna Menyusun Langkah kerja dan pembimbingan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kantor Wilayah Lampung. (HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
