LAMPUNG_INFO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Lampung, Danan Purnomo bersama dengan Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung, Notaris dan Akademisi mengikuti kegiatan Webinar Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dengan tema “Penerapan PMPJ (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa) dan Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Terhadap Notaris". Kamis, (19/11/20)
Kegiatan Webinar ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dipusatkan di Grand Sol Marina Hotel Tanggerang dan diikuti secara daring oleh Seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham, Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang terdiri dari unsur pemerintah, Akademisi, serta para Notaris Seluruh Indonesia dengan menghadirkan Narasumber dari dalam negeri yang berasal dari PPATK, MPPN dan PP INI serta Narasumber asing yaitu Notaris Dari Negara Belanda dan Perancis.
Membuka kegiatan secara resmi, Direktur Perdata Direktorat Administrasi Hukum Umum, Santun Maspari Siregar menyampaikan bahwa setiap notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) karena Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik yang diangkat oleh pemerintah, harus dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Santun Maspari Siregar menjelaskan dengan menerapkan PMPJ, notaris telah melindungi dirinya sekaligus mendukung negara kita yang akan menjalani proses Mutual Evaluation Review (MER), untuk menilai tingkat kepatuhan Indonesia terhadap rezim anti pencucian uang dan pendanaan Terorisme, sebagai syarat anggota penuh Financial Action Task Force (FATF). (HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
