LAMPUNG_INFO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Lampung: Danan Purnomo dan Para Pimpinan Tinggi Pratama beserta Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah mengikuti secara virtual rapat persiapan Desk Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham: Bambang Rantam Sariwanto, didampingi oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM serta Para Kepala Biro di Kemenkumham. Selasa, (20/10/20)
Kegiatan ini diikuti pula oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi yang lolos ke tahap kontestasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yakni Desk Evaluasi.
Bambang Rantam Sariwanto memberikan ucapan selamat kepada para Satuan Kerja yang telah berhasil lolos hingga tahap terakhir.
“Namun demikian perjuangan masih belum selesai, hingga tahapan terakhir ini menjadi ajang pembuktian kita semua”. Kata Bambang
Bambang Rantam juga memberikan arahan agar pada saat proses Desk Evaluasi yang nantinya akan dilaksanakan, Para Kepala Satuan Kerja harus mampu untuk menceritakan Persiapan, Proses dan Hasil.
Kemudian dilanjutkan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Mien Usihen yang memberikan penguatan agar Kepala Satuan Kerja harus aktif dalam proses penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) nantinya.
“Karna sangat memungkinkan setiap performa individu di masing-masing pokja aka dinilai oleh tim penguji”. Katanya
Ambeg Paramarta selaku Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan juga memberikan apresiasi karna Kemenkumham merupakan Kementerian yang menyumbang Satuan Kerja terbanyak untuk masuk dalam Desk Evaluasi Pembangunan ZI. Beliau menyarankan agar pemaparan yang diberikan pokja Satuan Kerja harus menunjukan proses yang dilakukan dan bisa meyakinkan perubahan yang telah terjadi kepada TPN.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Raziliu selanjutnya mengharapkan agar Satuan Kerja menunjukan perubahan yang telah dicapai didalam 6 area perubahan. Seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk Reward maupun penguatan Akuntabilitas yang nyata telah dilaksanakan. Menurutnya, membangun zona integritas itu meliputi: membangun serta menghindarkan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhindar dari penyimpangan, membangun manusia berkarakter melayani dalam berorientasi berkinerja terbaik, dan membangun sebuah sistem berintegritas yang mendukung kedua hal tersebut. (HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
