LAMPUNG-INFO -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menggelar Penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menghadirkan Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, Nugroho bersama Fahmi dan Arif. Senin, (03/08/20)
Nugroho didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo; Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Fatmawati. Kegiatan ini diselenggarakan melalui tatap muka dan sambungan virtual dengan dihadiri oleh seluruh Kelompok Kerja (Pokja) pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada jajaran kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
Sambutan diawali oleh Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo yang mengulas perjalanan Kantor Wilayah pada Tahun 2020 terkait Pembangunan ZI. Kata Danan, pada tanggal 22 Januari 2020 telah dilaksanakan Deklarasi Janji Kinerja dan pencanangan ZI dengan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal; Wakil Gubernur; Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi; Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Wakil Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan, Danrem 043 Garuda Hitam, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, Pelaksana Tugas Bupati Lampung Selatan, Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta, para Pimpinan Tinggi serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.
"Dengan melihat banyaknya yang hadir pada saat pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM, hal ini adalah demikian seriusnya pak". Kata Danan kepada Nugroho
Ia juga mengharapkan kepada seluruh Pokja yang masuk kedalam 11 Satuan Kerja (Satker) yakni Kantor Wilayah Lampung; Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Metro; Lapas Kelas IIA Kotabumi; Lapas Kelas IIA Kalianda; Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung; Lapas Khusus Anak Kelas IIA Bandar Lampung; Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Krui; Rutan Kelas IIB Kota Agung; Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas II Kotabumi; Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kotabumi dan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas III Non TPI Kotabumi untuk tetap bersemangat menuju tahapan penilaian Tim Penilai Nasional (TPN).
"Kita harus menunjukan bahwa kita (11 Satker) layak bisa mendapatkan WBK dan WBBM pada saat dilakukan penilaian evaluasi oleh Tim Penilai Nasional dan marilah kita bersama-sama bertanggung jawab untuk organisasi (Kemenkumham) dalam rangka menyongsong masa depan dengan SDM Unggul Indonesia Maju", Ujarnya
Sementara Nugroho dalam paparannya menyampaikan bagaimana semestinya Satker menuju WBK/WBBM dengan menghadapi TPN. Menurutnya hal ini terbagi menjadi Mistery Shopping dan Survey IPK/IKM/IPP; Desk Evaluation; serta Penilaian Lapangan.
Dalam Mistery Shopping dan Survey IPK/IKM/IPP, Nugroho menjelaskan bahwa Satker perlu menyiapkan diri dengan memastikan layanan selalu dalam kondisi prima, perlu berkoordinasi dengan Kantor Wilayah untuk bisa memantau hasil survey secara berkala (hasil survey dan jumlah responden memenuhi ketentuan minimal), perlu melakukan edukasi kepada pengguna layanan agar todak terjadi kesalahan maksud dalam menjaab pertanyaan.
Kemudian dalam Desk Evaluation, Satker memastikan tim yang akan melakukan paparan telah memiliki pemahaman yang merata, membuat yel-yel penyemangat, mempelajari karakter pertanyaan di tahun lalu, membuat paparan/video yang bisa menggambarkan before - after dengan singkat dan jelas, bisa memaparkan program unggulan dengan baik dan mengelola pemberitaan di media, sehingga muncul berita baik.
"Ketika penilaian lapangan, Satker menyambut TPN dengan yel-yel dan menunjukan antusiasme yang tinggi, memastikan kondisi sarpras bersih dan tertata dengan baik, memastikan SOP kegiatan utaa berjalan dengan baik, memastikan program unggulan/inovasi berjalan serta menjaga agar tidak terjadi pemberitaan yang kontradiktif dengan pembanguna ZI". Ujar Nugroho
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
