LAMPUNG-INFO -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung meraih predikat terbaik keempat pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal. Rabu, (20/07/20)
Kegiatan ini merupakan Rapat Koordinasi UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 secara daring yang diikuti oleh Kantor Wilayah seluruh Indonesia dengan tema "New Normal, New Paradigm! “Kinerja Pengadaan Barang/Jasa untuk KUMHAM PASTI Produktif”.
Menteri Hukum dan HAM; Kepala Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Sekretaris Jenderal Kemenkumham; Pimpinan Tinggi Madya; Staf Ahli; Staf Khusus Menteri; Sekretaris Utama; Deputi Bidang hukum, Pengembangan dan Pembinaan SDM serta Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP hadir dalam kegiatan ini. Sementara, Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara; Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN, Gunawan Ali; serta Pelaksana hadir menyaksikan di Ruang Rapat Divisi Administrasi Kantor Wilayah.
Sebelum dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, kegiatan diawali dengan penyampaian laporan oleh Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam Sariwanto. Dalam laporannya ia menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai upaya membangun sinergitas dan kolaborasi yang produktif dari semua unsur dan perangkat UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM serta peningkatan kapasitas seluruh pelaku pengadaan untuk mewujudkan “Indonesia Maju, SDM Unggul”, khususnya di bidang pengadaan barang/jasa.
Ia juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada 3 urutan terbaik untuk Sekretariat Wilayah pada unit utama dan 5 urutan terbaik untuk Sekretariat Wilayah pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang diantaranya ialah Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung sebagai terbaik keempat.
Menurutnya, penilaian ini berdasarkan beberapa kriteria: Pertama, turut berperan aktif dalam mengedukasi serta menyampaikan informasi atas kebijakan pengadaan barang/jasa sebagai perwakilan UKPBJ kepada para pelaku pengadaan pada masing-masing satker yang berada di wilayah kerjanya; Kedua, tingkat kemudahan koordinasi dan ketaatan atas ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Perwakilan UKPBJ.
"Ketiga, responsive dan tanggap terhadap tindaklanjut monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh UKPBJ terutama dalam hal penyampaian pelaporan pengadaan barang/jasa dilingkungan wilayah kerjanya". Kata Bambang
Sementara, Yasonna dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM adalah Kementerian yang sangat besar struktur kelembagaannya, dari pusat sampai tingkat kabupaten. Menurutnya hal ini tentu sejalan dengan alokasi anggaran yang besar pula, sehingga dibutuhkan instrumen yang dapat mengelola, mengontrol dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan anggaran terutama atas anggaran yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
Dengan upaya yang telah dilakukan oleh UKPBJ, ia berharap seharusnya semua optimis dapat menekan atau mampu menurunkan nilai temuan pengadaan barang/jasa dari hasil audit yang dilakukan baik oleh intansi internal Inspektorat Jenderal maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Karena setiap anggaran negara yang telah dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawaban akuntabililtasnya melalui audit/pemeriksaan pelaksanaan anggaran". Ujarnya
Ia juga berharap komitmen dan kesungguhan dari para pelaku pengadaan agar selalu berupaya melakukan yang terbaik, berkinerja PASTI dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa.
Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh narasumber dari LKPP; BPK; BPKP; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian PUPR dan Procurement Spesialist “Firma KM & Partners” serta Forum Ahli Kontrak Pengadaan Indonesia (FAKPI). (HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
