LAMPUNG-INFO -- Bertempat di Ruang Rapat Divisi Administrasi, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Lampung yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo, Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fatmawati, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi dan Kepala Divisi Keimigrasian, Hasanudin mengikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester I Secara Virtual yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama Sertifikasi Elektronik antara Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dengan Sekretaris Utama Badan Siber Sandi Negara (BSSN). Senin, (29/06/20)
Kegiatan Rapat Koordinasi yang bertema "Tatanan Normal Baru, Kumham PASTI Produktif" ini akan dilaksanakan hingga 1 Juli mendatang dan diikuti oleh 247 orang yang terdiri dari seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, Penasehat Menteri dan Pejabat Tinggi Pratama Unit Utama, serta seluruh Pejabat Tinggi Pratama pada 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia. Kegiatan yang berpusat dari Gedung Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta ini diawali oleh laporan Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam Sariwanto.
Dalam kesempatannya, Bambang Sariwanto menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan rapat koordinasi ini yang diantaranya ialah Realisasi Anggaran Kantor Wilayah, Pelaksanaan Target Kinerja Semester I Tahun 2020, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah, Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kantor Wilayah, dan Melakukan Evaluasi Kinerja Lainnya.
"Agar dapat diketahui hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan sehingga dapat disusun rekomendasi pelaksanaan rencana kerja dan strategi pencapaian Target Kinerja Semester II Tahun 2020", ujarnya
Sementara, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly sebelum membuka kegiatan rapat koordinasi memberikan penjelasan mengenai makna simbol dua lumba-lumba yang mengapit logo corporate university. Menurutnya, Lumba-lumba adalah binatang mamalia yang mempunyai kecerdasan tinggi, dia mampu menerima dan merespon instruksi dengan baik, dia hidup dan bekerja dalam kelompok dan mempunyai sifat tolong menolong baik untuk kelompoknya maupun untuk makhluk hidup lainnya. Lumba-lumba adalah binatang yang setia dan mempunyai loyalitas tinggi, mampu bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan gerakan yang menarik dan berirama.
"Secara simbolik, memberikan makna bahwa kita sebagai ASN harus mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, mempunyai empati dan sifat tolong menolong dan loyalitas kepada institusi, bangsa dan negara sehingga kreatif, inovatif dan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara tepat", jelas Yasonna
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa mulai dari level pimpinan sampai dengan level pelaksana harus mempunyai kecerdasan intelektual (intelektual quotient), kecerdasan emosional (emotional quotient), kecerdasan spiritual (spiritual quotient), dan kecerdasan kreatifitas (creativity quotient) untuk menghadapi kondisi saat ini yang masih belum stabil.
Dalam kesempatan ini, Yassonna juga menyampaikan beberapa poin penting yang diharus diperhatikan demi mendukung kemajuan organisasi yakni:
- Terus bekerja menuju kondisi normal dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, jangan terlalu paranoid dengan pandemi covid19, karena kecemasan yang berlebihan justru akan menurunkan sistem imun manusia;
- Loyalitas harus tegak lurus kepada pimpinan, jangan menimbulkan persoalan baru bagi Kementerian Hukum dan HAM;
- Berikan pelayanan kepada publik secara cepat dan tepat sasaran, cari terobosan dan inovasi kalau perlu jemput bola;
- Segerakan membelanjakan anggaran masing-masing secara akuntabel dan mempercepat proses pemulihan ekonomi dimasa pandemi. Namun tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan ketersediaan waktu dan sumber daya yang ada dan dimiliki;
- Kebijakan Presiden tentang 'Satu Data" agar disajikan pada dashboard pimpinan yang diatur hak aksesnya, dan pastikan seluruh perangkat dan piranti baik hardware maupun software telah dilengkapi sertifikasi dan melalui mekanisme pengadaan yang akuntabel dan transparan. Pengadaan Sarana Prasarana berbasis TI hendaknya berdasarkan kebutuhan organisasi bukan kebutuhan lainnya, dan pengadaan tersebut harus melalui rekomendasi Komisi TI Kementerian.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
