Kunjungan Anggota Komisi III DPR RI Pada Kanwil Kemenkumham Lampung

LAMPUNG-INFO. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Nofli menerima kunjungan kerja perseorangan anggota komisi III DPR RI, Taufik Basari. Senin (16/03)

Hadir dalam kegiatan ini para Kepala Divisi, Pejabat Administrator dan Pengawas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis jajaran Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-wilayah Lampung yang juga turut hadir.

Tiba di Kantor Wilayah sekira pukul 14.00 WIB, Taufik beserta rombongan disambut baik dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah beserta para Pimpinan Tinggi yang kemudian dirahkan menuju Aula untuk melakukan sesi tanya jawab.

Dalam kunjungannya ini, ia meminta penjelasan kepada Kepala Kantor Wilayah mengenai beberapa hal, yakni

1. Pagu Definitif yang diterima tahun 2020, program-program yang dilaksanakan, serta meminta penjelasan kepada Kakanwil Kemenkumham mengenai evaluasi selama tahun 2019, program-program dan penyerapan anggaran dalam rangka melaksanakan Tupoksi Kemenkumham Propinsi Lampung.

2. Meminta penjelasan dan laporan efektifitas kerja dan target capaian program kerja untuk tahun 2020.

3. Terkait Lembaga Pemasyarakatan, bagaimana kondisi aktual Lapas dan Rutan, bagaimana komposisi perbandingan petugas dengan penghuni Lapas dan Rutan, program-program dan upaya-upaya peningkatan pelayanan Lapas dan Rutan. Data terbaru terkait pembangunan Fisik dan data jumlah penghuni Lapas dan Rutan.

4. Terkait dengan kejadian actual yakni Covid-19, bagaimana tindakan dan program Imigrasi Lampung dalam menanggapi hal tersebut.

Dalam membacakan sambutan sekaligus menjawab pertanyaan tersebut, Nofli menyampaikan bahwa pelaksanaan realisasi anggaran Tahun 2019 rata-rata Indikator Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah melampaui Target yang ditetapkan, dengan persentase capaian 95.48%, hal ini merupakan indikasi efektivitas penyerapan anggaran dan pencapaian Target Kinerja Kanwil Lampung, kata Nofli

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam mempercepat pelaksanaan Program dan Kegiatan serta untuk mewujudkan belanja Pemerintah yang berkualitas atau spending better terkait Pelaksanaan Anggaran T.A 2020, Divisi Administrasi mengambil langkah-langkah Strategis yang salah satunya meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efesiensi dan efektivitas (Value for Money).

Kemudian terkait lembaga Pemasyarakatan, ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan data per tanggal 10 Maret 2020, penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Lampung, adalah berjumlah 9488 orang (2207 tahanan dan 7281 dengan persentase 77%. Berdasarkan penggolongan Jenis Tindak Pidananya, dengan jumlah di atas 100 kasus.  Lalu terdapat program Rehabilitasi untuk 900 warga binaan Lapas Narkotika (700 orang Rehab Sosial dan 200 orang Rehab Medis) dengan durasi rehab selama 6 bulan yang terbagi dalam 2 periode. Program Rehabilitasi Sosial juga dilaksanakan bagi 100 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam 1 periode rehab berdurasi 6 bulan, lanjutnya.

Terkait kejadian merebaknya Virus COVID-19, ia menjelaskan bahwa Divisi Keimigrasian telah melaksanakan beberapa langkah dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19, di antaranya Mensosialisasikan, menginformasikan, mengkoordinasikan langkah-langkah menanggulangi dan mencegah penyebaran virus COVID-19 kepada seluruh Kantor Imigrasi se-Lampung, ucap Nofli

Sementara Taufik dalam sambutannya menyampaikan bahwa dirinya berserta rombongan melaksanakan salah satu tugas konstitusi yakni melakukan kunjungan kerja perorangan (reses) karena menurutnya sebagai anggota DPR RI, ia wajib untuk kembali ke dapilnya masing-masing untuk menemui masyarakat, menyerap aspirasi, melihat masalah yang terjadi didapilnya, termasuk berkoordinasi dan melihat perkebangan mitra mitra kerja dan karena saya berada di Komisi III, maka Kementerian Hukum dan HAM Lampung salah satu mitra kerja saya, ujarnya.

Lebih lanjut ia juga ingin mendapatkan informasi-informasi lebih tentang Kementerian Hukum dan HAM terutama apabila terdapat masalah-masalah yang butuh perhatian agar nantinya dibahas di Komisi III, katanya. (HUMAS LAMPUNG)

011

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Cetak   E-mail