LAMPUNG_INFO. Guna membangun sinergitas antar aparatur penegak hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Lampung, Nofli adakan diskusi pendahuluan rapat DILKUMJAKPOL yang dilaksanakan di Cafe El's Coffee, Rabu (11/03)
Hadir dalam rapat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Nofli didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fatmawati, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Purwadi Arianto, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Diah Srikanti, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Charis Mardiyanto dan Pelaksana Tugas Kepala BNNP Lampung, Henndri Budiman,
Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Lampung, Nofli menyambut hangat para pimpinan yang hadir, diawali dengan makan siang bersama, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan diskusi.
Kegiatan diskusi pendahuluan rapat DILKUMJAKPOL ini bertujuan untuk membangun sinergitas antar aparatur penegak hukum dan instansi terkait di tingkat wilayah dalam meng-explore permasalahan-permasalahan dan melakukan evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan serta mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Selain itu penguatan peran dan fungsi Lembaga penegak hukum yang tergabung dalam forum DIKUMJAKPOL ialah berupaya untuk menangani perkara Tindak Pidana Secara Terpadu serta pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), terwujudnya koordinasi, kerjasama dan sinkronisasi ketatalaksanaan sistem peradilan pidana secara optimal serta pelibatan/dukungan instansi terkait penyelesaian permasalahan dan isu-isu aktual, juga memberikan gambaran utuh atas pelaksanaan sistem peradilan pidana dan kendala yang dihadapi sebagai rekomendasi perumusan kebijakan nasional.
Dalam diskusi pendahuluan rapat ini, berbagai permasalahan turut disampaikan seperti belum optimalnya koordinasi yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan terjadinya masalah over staying, belum adanya koordinasi terkait pelaksanaan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) antar penegak hukum di wilayah Lampung dan peningkatan kerjasama antar penegak hukum dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi di lapas/rutan.
Kakanwil Kemenkumham Lampung, Nofli mengharapkan diskusi ini nantinya dapat menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. (Humas Lampung)
