Lampung_INFO. - Pada Rabu (22/01) bertempat di Hotel Novotel Bandar Lampung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja 2020 dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Propinsi Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Komandan Korem 043/Gatam, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Lampung, Plt. Bupati Lampung Selatan, Para Rektor Perguruan Tinggi, para Pimpinan Tinggi Pratama, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis jajaran Kemenkumkam Lampung, pagawai jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung serta para tamu undangan lainnya..
Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan instansi terkait dan perguruan tinggi. Acara diawali dengan tari siger pengunten oleh warga binaan pemasyarakat Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dan yel-yel WBK oleh para tunas pengayoman.
Dalam laporannya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Nofli menyampaikan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Nofli juga menyampaikan berkomitmen untuk membangun SDM unggul dan meningkatkan integritas menuju WBK/WBBN. Menurutnya, pada tahun 2020, tantangan akan semakin berat. Terutama dengan kompleksitas masalah, kemajuan teknologi dan makin meningkatnya budaya digital masyarakat. Kegiatan penguatan terhadap Majelis Pengawasan Notaris di Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsi Jabatan Notaris, Perancang Perundang-undangan/Perda, Pelayanan Keimigrasian, Pembinaan Pemasyarakatan, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu serta pelayanan hukum lainnya bagi masyarakat di Propinsi Lampung, semua itu kami wujudkan melalui Revitalisasi Law and Human Right Centre di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Sehingga eksistensi keberadaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dirasakan langsung manfaatnya bagi pembangunan Hukum dan HAM di daerah, ungkap Nofli.
Kemudian Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim dalam sambutannya mewakili Gubernur Lampung memberikan apresiasi penuh dengan terselenggaranya acara Penandatangan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Propinsi Lampung dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung tentang Kerjasama Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang efektif dan efesien dalam rangka revitalisasi Law and Human Right Centre”.
Saya berkeyakinan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung mampu berperan yang maksimal dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, ujar Nunik panggilan akrab Wagub Lampung.
Menutup sambutannya, Nunik mengucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Seketaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, yang telah memberikan respon positif sehingga Kesepakatan Bersama ini dapat direalisasikan. Kita sangat mendambakan, agar kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini berguna dan memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah Sai Bumi Ruwa Jurai, tutupnya.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan instansi terkait dan perguruan tinggi, nota kesepahaman yang ditandatangani antara lain dengan:
- Pemerintah Propinsi Lampung tentang Pelayanan Hukum dan HAM serta Peningkatan Kemandirian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas, LPKA dan Rutan di Wilayah Lampung
- DPRD Propinsi Lampung Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang Pelayanan Hukum dan HAM
- Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Lampung tentang Pelayanan Rehabilitasi Narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan pada Lapas/Rutan di wilayah propinsi Lampung
- Pengurus Wilayah INI Propinsi Lampung Lampung tentang Pemberian Jasa Hukum dan Penyuluhan Hukum Terpadu
- POS Indonesia, Regional III Palembang tentang Pembayaran PNBP dan Pengiriman Paspor
- Universitas Islam Negeri Radin Inten Lampung tentang Pembinaan Narapidana dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Universitas Tulang Bawang, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai) dan Universitas Bandar Lampung tentang Sinergitas Bersama Memajukan Provinsi Lampung Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Secara Komprehensif.
Dalam acara ini dilakukan penyerahan sertifikat tanah seluas 5000 Hektare oleh Plt. Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang di peruntukan untuk Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda.
Selanjutnya dilakukan penandatanganan secara digital Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 dan Komitmen Bersama Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung
- Penandatangan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Antara Kepala Kantor Wilayah dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi
- Penandatangan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tingkat Kantor Wilayah Antara Kepala Kantor Wilayah dan Para Kepala Divisi.
- Penandatangan Pakta Integritas Antara Kepala Kantor Wilayah dan Kepala OmbudsmanRI PerwakilanPropinsi Lampung
- Penandatangan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Antara Kepala Kantor Wilayah dengan Gubernur Lampung yang diwakili Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, Kepala Kepolisian Daerah Lampung yang diwakili Wakapolda Irjen Pol Sudarsono, Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Kol. Inf. Taufiq Hanafi, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Diah Srikanti, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Charis Mardiyanto, Kepala BNN Propinsi Lampung, Brigjen Ery Nursatari dan Kepala Ombudsman RI PerwakilanPropinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf
Kemudian dilakukan pengucapan Janji Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Nofli dan diikuti seluruh pegawai jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung dihadapan Wakil Gubernur, Forkopimda Propinsi Lampung dan tamu undangan lainnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam sambutannya menyampaikan bahwa janji kinerja tersebut jangan hanya sekedar lips service semata. Janji ini harus ditepati, dan pelayanan publik yang dilakukan harus dapat memberikan akses yang berkeadilan.
“Berjanji memberikan layanan yang ramah (hospitality), ini harus menjadi perhatian,” kata Sekjen. “Janji tidak hanya sekedar diucapkan, tapi betul-betul harus menunjukkan keramah-tamahan itu, agar bisa memberikan kontribusi bagi pelayanan publik di Provinsi Lampung,” ujar Bambang.
Bambang juga mengucapkan terima kasih atas dukungan koordinasi yang baik Pemerintah Propinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota, Forkopimda dan seluruh stake holder di Propinsi Lampung dengan Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Lampung dan meminta koordinasi dan dukungan tersebut dapat dilanjutkan (Humas Lampung)
