Lampung_INFO. Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Provinsi Lampung meliputi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan Kantor Imigrasi Klas III Non TPI Kotabumi bersama instansi terkait yaitu, Disnaker Provinsi Lampung, dan Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing di wilayah Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Operasi gabungan yang dilaksanakan pada Jumat (23/8) dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian Eddy Setiadi. Kegiatan operasi gabungan ini merupakan tindaklanjut dari rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 19 Agustus 2019 lalu. Wilayah ini dipilih karena menjadi tujuan destinasi olahraga surfing wisatawan asing dari mancanegara. Untuk itu, kegiatan orang asing yang berada di wilayah Krui, Kabupaten Pesisir Barat perlu diawasi.
Menurut Eddy, kehadiran Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Propinsi Lampung sebagai wadah tempat tukar-menukar informasi sehubungan dengan perlintasan, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Lampung merupakan hal penting, sehingga kewaspadaan dan pengawasan yang tidak berlebihan dan memicu terganggunya kenyamanan dan kelancaran aktivitas orang asing dapat dilakukan,” ujarnya. Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing ini terbagi dalam 2 Tim untuk mempermudah kegiatan pengawasan. Target sasaran yang dituju merupakan penginapan, hotel dan cottage yang tersebar di wilayah Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Kegiatan pengawasan ini meliputi pemeriksaan Paspor, KITAS, KITAP, surat kepemilikan penginapan, hotel, dan cottage maupun wajib pajak yang harus diselesaikan. Pemeriksaan yang dilakukan tidak ada kendala berarti karena sikap kooperatif dari Warga Negara Asing yang menerima kedatangan Tim serta tidak berbelit untuk memberikan informasi yang diperlukan. Adapun terkait wajib pajak dan keabsahan surat kepemilikan penginapan, hotel, dan cottage diharapkan adanya tindak lanjut oleh instansi yang bersangkutan.
Operasi gabungan pengawasan orang asing ini juga sebagai tindakan nyata bahwa pengawasan orang asing merupakan tugas dan tanggungjawab bersama dari semua unsur instansi, kerja sama dan koodrinasi yang baik dapat menanggulangi potensi kerawanan keberadaan kegiatan orang asing di Indonesia. Diharapkan komitmen yang dibangun bersama ini dapat ditingkatkan terus menerus untuk kedepannya guna menjaga keutuhan bangsa. (Humas Lampung)
