Lampung_INFO. Pada Jumat (12/7) anggota Komisi III DPR-RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Propinsi Lampung dalam rangka pengawasan dalam penanganan terhadap permasalahan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika/Tindak Pidana Narkotika di Propinsi Lampung. Turut mendampingi Tim Kunjungan Kerja Komisi III ini, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham RI, Bambang Wiyono dan Kabag Kerjasama Dalam Negeri, Mawardi Amin beserta Tim Biro Humas dan Kerjasama Kemenkumham lainnya sebagai penghubung
Setibanya di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan, rombongan langsung menuju VIP Bandara dan disambut langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah, Seprizal dan para Kepala Divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, beserta pihak-pihak yang terkait dalam kunjungan kali ini seperti, Kapolda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan BNN Provinsi Lampung
Dari Bandara Radin Inten II, rombongan Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI langsung menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Bandar Lampung di Way Hui untuk meninjau langsung kondisi lapangan khususnya blok hunian WBP kasus Narkotika. Para anggota Komisi III meninjau Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, didampingi oleh Kalapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Setyo Pratiwi, rombongan meninjau blok hunian dan berinteraksi dan berbincang dengan beberapa WBP untuk menerima masukan.
Dalam wawancaranya dengan para awak media, Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat, Erma Suryani Ranik, mengatakan bahwa kunjungan kali ini dilaksanakan untuk melihat kondisi Lapas, dikarenakan semakin meningkatnya kasus-kasus narkoba yang terjadi dan permasalahan yang terjadi pada lapas/rutan di Indonesia. Erma juga menyampaikan saat ini Komisi III bersama dengan pemerintah sedang membahas tentang RUU Pemasyarakatan yang dinilai perlu untuk penguatan kepada para petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya. "Kita sedang mengatasi bagaimana mencari solusi dalam permasalahan di lapas/rutan, karena UU tentang Pemasyarakatan saat ini dinilai sudah tidak sesuai" ujarnya. Erma juga mengapresiasi kondisi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung ini lebih baik dari lapas-lapas lain yang pernah dikunjunginya.
Selesai berkunjung dari Lapas, kegiatan selanjutnya rapat kerja dalam rangka pengawasan dalam penanganan terhadap permasalahan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika/Tindak Pidana Narkotika di Propinsi Lampung. Pada rapat kerja yang dilaksanakan di Graha Wiyono Siregar, Polda Lampung, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung mendapatkan kesempatan untuk memaparkan kondisi, informasi, data, serta masalah-masalah yang ada di Lapas, khususnya yang bersangkutan dengan narapidana kasus narkotika. Dan diharapkan bisa mendapatkan solusi yang baik setelah dilakukannya kunjungan kerja ini. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR-RI Azis Syamsudin ini menerima masukan-masukan dan informasi dari paparan pimpinan aparat penegak hukum di Propinsi Lampung antara lain Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung, Seprizal, Kapolda Lampung, Irjen Purwadi Arianto Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Zaid Umar Bobsaid, Kepala BNNP Lampung, Tagam Sinaga, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Sartono..
Turut hadir dalam rapat kerja ini Kepala Divisi Administrasi, Agung Budiyanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Edi Kurniadi, Kepala Divisi Keimigrasian, Eddy Setiadi dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hj. Fatmawati serta, para Kepala UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian Jajaran Kemenkumham Lampung. (Humas Lampung)
