Lampung_INFO. Pada Jumat (21/6) Plt. Kakanwil Kementerian Hukum & HAM Lampung didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hj. Fatmawati, Kabid Intelijen, Penindakan, Informasi, Sarana Komunikasi Keimigrasian, Yongki M Zein, Kabid Pembinaan, Bimbingan dan TI, Mulyana, Kasi Lantaskim Kantor Imigrasi TPI Kelas I Bandar Lampung, Fahrurozi, Kasubid Perijinan Keimigrasian, M. Sungeb serta Kasubag Humas, RB dan TI Kanwil Kemenkumham Lampung. Erwin mengadakan audiensi dengan Wakil Gubernur Lampung di Ruang Wakil Gubernur. Tampak hadir pada pertemuan tersebur Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, pihak Kepala Bandara Internasional Radin Inten II Lampung, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Biro Perlengkapan Propinsi Lampung
Pertemuan tersebut membahas tentang status Bandara Internasional Raden Inten II Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Pengalihan Status .Tanah milik Pemerintah Peopinsi Lampung yang digunakan untuk Lapas dan Rutan, serta persiapan Lomba Keluarga Sadar Hukum.
Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Seprizal mengatakan guna mempertahankan status Bandara Internasional diperlukan beberapa hal yang harus dipenuhi, antara lain Bandara Raden Inten II harus memiliki peralatan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI),
Untuk itu, ia meminta agar permohonan peralatan SIMKIM ini dapat dipenuhi oleh Pemprov Lampung, mengingat persetujuan status TPI selama enam bulan dengan ketentuan tidak melampaui jangka waktu status internasional yang ditetapkan Kementerian Perhubungan.
SIMKIM ini sendiri merupakan sistem yang melaksanaan fungsi keimigrasian seperti pelayanan paspor untuk Warga Negara Indonesia (WNI), visa kunjungan, Itas, alih status ijin tinggal dan Itap untuk Warga Negara Asing (WNA) akan semakin efektif, terintegrasi dan professional, jelas Seprizal
Ia mengatakan saat ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung telah melaksanakan Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, baik proses keberangkatan dan kedatangan di Bandara Radin Inten II dengan menggunakan Border Control Management (BCM) Mobile Unit yang dipinjamkan oleh Ditjen Imigrasi sebanyak 3 unit untuk Counter Keberangkatan dan Counter Kedatangan di Bandara Internasional Radin Inten II Lampung,
Seprizal juga menyampaikan bahwa status tanah milik Pemerintah Propinsi Lampung yang saat ini dimanfaatkan untuk bangunan Lapas dan Rutan adalah masih berstatus Pinjam Pakai, dan memohon agar status pinjam pakai ditingkatkan menjadi hak milik melalui hibah kepada pihak Pemerintah Propinsi Lampung. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan BMN dapat lebih optimal dan tertib. Tanah-tanah milik pemerintah Propinsi Lampung saat ini dimanfaatkan untuk Lapas Kelas IIA Kota Agung, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, serta kompleks Pemasyarakatan di Way Hui (Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, Rutan Kelas I Bandar lampung, Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Rupbasan Kelas I Bandar Lampung).
Selanjutnya dibahas persiapan Lomba Desa Sadar Hukum Tingkat Propinsi Lampung yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019, serta persiapan Kabupaten/Kota Peduli HAM 2019.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Chusnunia (Nunik) mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menindaklanjuti dan membahasnya lebih lanjut dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Biro Perlengkapan Setdaprov. Lampung, pada Selasa pekan depan.
“Semua Program yang bagus dari Kementerian Hukum dan HAM akan diterapkan, Pemprov Alokasikan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Lampung, untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal,” tutup Chusnunia. (Humas Lampung)
