Lampung_INFO. Dalam rangka memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, dan mengembangkan sinergitas Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertical di daerah serta untuk mengetahui hasil kerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM pada hari Senin (8/4) di aula Kantor Wilayah Kementeria Hukum dan HAM Lampung.
Dalam laporan pelaksana kegiatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Lampung, Hj. Fatmawati menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 35 orang yang terdiri dari Biro Hukum dan BAPPEDA Propinsi Lampung, Bagian Hukum dan BAPPEDA Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung. Dengan narasumber berasal dari Biro Hukum, Propinsi Lampung dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
Hj. Fatmawati juga menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM ini adalah untuk :
- Memberikan wawasan, penyamaan, persepsindan pengetahuan Hak Asasi Manusia terkait UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagi masyarakat se Propinsi Lampung.
- Meningkatkan pemahaman Hak Asasi Manusia dalam rangka perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan HAM di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara
- Pengumpulan data dan pengetahuan Hak Asasi Manusia dan mengevaluasi serta mengkoordinasikan permasalahan HAM di Propinsi Lampung dalam rangka Pelaporan Capaian Aksi HAM Tahun 2019.
Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah:
- Berkembangnya wawasan dan pengetahuan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat se Propinsi lampung.
- Terwujudnya koordinasi, kolaborasi dan sinergi kerja yag baik antara instansi terkait dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Bambang Haryono menyampaikan bahwa pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi birokrasi dan pemantapan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung. Kurangnya koordinasi dan pemahaman para penyelenggara negara dan masyarakat merupakan masalah tersendiri untuk Pelaporan Capaian Aksi Hak Asasi Manusia di Propinsi Lampung, oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai vocal point di daerah, mengadakan Rapat Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi capaian aksi Hak Asasi Manusia di Propinsi Lampung agar memperoleh raport hijau secara menyeluruh, demikian tutup Bambang. (Humas Lampung)
