Bandar Lampung (10/10), Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi F. Haru Tamtomo dari tanggal 8 hingga 10 Oktober 2018 melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pemantauan target kinerja tahun 2018 serta penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM). Agenda hari pertama, Senin (8/10) Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi melaksanakan pertemuan dengan para pimpinan tinggi pratama di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah. Pada kesempatan ini Haru Tamtomo menyampaikan hasil Rakor Kemenkumham, pertemuan dihadiri Kepala Divisi Administrasi, Agung Budiyanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Edi Kurniadi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fatmawati, Kepala Divisi Keimigrasian Eddy Setiadi serta Bagian Program dan Pelaporan Kantor Wilayah Lampung. Selain menyampaikan hasil evaluasi Rakor Target Kinerja 2016, Haru memberikan arahan dalam membangun Tim Work pelaksanaan target kinerja 2018.
Selanjutnya di Aula Kantor Wilayah Lampung, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi memberikan pengarahan dan penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM).kepada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Hadir pada kegiatan ini para Kepala Divisi dan pejabat administrasi Kantor Wilayah Lampung serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi Lampung. Dalam arahannya Haru Tamtomo menyampaikan tahapan-tahapan, dan berbagai persyarakatan menuju WBK-WBBM, Komponen Pengungkit meliputi 6 program bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai komponen hasil. Dan mengapa perlu WBK/WBBM? Pertama, sebagai pertanggungjawaban atas tunjangan kinerja sebesar 80% yang telah kita terima selama ini. Kedua, Predikat WTP dari BPK RI yang telah kita peroleh selama 2 tahun berturut-turut. Namun dari lebih kurang 876 satker pada Kemenkumham RI baru 1 satker yang memperoleh predikat WBK, yaitu Lapas Perempuan Semarang. Oleh karena itu Bapak Menteri Hukum dan HAM RI terus mendorong agar lebih banyak lagi satker di lingkungan Kemenkumham RI yang memperoleh predikat Satker WBK/WBBM. Dan untuk tahun 2018 dari jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung telah diusulkan Lapas Kelas IIA Metro sebagai satker Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM)
Pada hari kedua (9/10) Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi mengunjungi dan meninjau Satker yang diusulkan sebagai satker Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) yaitu Lapas Kelas IIA Metro. Dalam kunjungannya ke Lapas Kelas IIA Metro Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi didamping oleh Kepala Divisi Administrasi, Agung Budiyanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Edi Kurniadi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fatmawati serta Kalapas Kelas IIA Metro, Ismono. Haru Tamtomo memantau dan mengevaluasi kesiapan Lapas Kelas IIA Metro yang diusulkan sebagai satker WBK/WBBM. Pada kesempatan ini Haru Tamtomo memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Lapas Kelas IIA Metro, dalam arahannya Haru menyampaikan bahwa untuk memperoleh predikat satker WBK/WBBM tidaklah mudah, diperlukan komitmen bersama seluruh unsur pada Satker yang diusulkan, bila ada satu unsur yang tidak berkomitmen maka akan sulit terwujud predikat Satker WBK/WBBM.
Dari Lapas Kelas IIA Metro, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi beserta rombongan menuju ke Lapas Kelas III Gunung Sugih. Di Lapas Gunung Sugih Haru Tamtomo meninjau berbagai fasilitas dan inovasi Lapas Kelas III Gunung Sugih didampingi Kalapas, Syarpani seperti kerajinan tapis lampung, budidaya perikanan, budidaya kambing, tempat bermain anak, ruang laktasi serta lainnya. Kegiatan ditutup dengan pengarahan dan penguatan peningkatan kinerja oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi kepada Jajaran Lapas Kelas III Gunung Sugih.
Pada hari ketiga, Rabu (10/10) Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi didampingi Kepala Kantor Wilayah Lampung, Bambang Haryono dan Kepala Divisi Keimigrasian, Eddy Setiadi mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung. Dalam kunjungannya, Haru Tamtomo meninjau fasilitas pelayanan publik yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dan diakhiri dengan pengarahan dan penguatan tentang pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dalam arahannya Haru Tamtomo meminta Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung serta unti pelaksana teknis setingkat minimal eselon III lainnya terus berproses menuju satker WBK/WBBM. Untuk tahun 2019 nanti seluruh satker setingkat eselon III harus siap diusulkan menjadi Satker WBK/WBBM. Karena kita harus berubah ke arah yang lebih baik, bila kita tidak berubah maka kita akan tergilas oleh perubahan itu sendiri, demikian tutup Haru. (Humas Lampung)
