InfoPAS_Lampung . Bertempat di Ruang Balai Keratun, Kantor Pemerintah Propinsi Lampung, hari ini Rabu 2 Oktober 2018 Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang menghadiri rapat koordinasi dalam rangka pembahasan mekanisme pembiayaan program JKN KiS seprovinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Lampung.
Acara di buka oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung, Drs. Herry Suryanto MM, dalam.sambutannya beliau menyampaikan bahwa upaya untuk mencapai kesinergian dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat (JKN KIS) di provinsi lampung perlu dilakukan perjanjian kerjasama sehingga percepatan pencapaian kepesertaan semesta ( universal health coverage) dapat terwujud
Dalam rapat tersebut hadir pula 15 pemerintah kabupaten dan kota se Propinsi Lampung, Kepala BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung
Diharapkan melalui kerjasama ini dari seluruh pengambil kebijakan untuk bersama sama melaksanakan mekanisme pembiayaan bersama jaminan kesehatan nasional - kartu infonesia sehat (jkn kis). Kepala divisi pemasyarakatan kanwil kementerian hukum dan ham lampung juga menyampaikan kabar baiknya saat ditemui di ruang kerjanya "bahwa pemerintah provinsi lampung telah menyiapkan alokasi APBD untuk pembiayaan bersama JKN KIS kepada narapidana dan tahanan. tentunya semua itu tidak langsung dengan begitu mudah untuk diberikan kepada lapas dan rutan, tetapi harus melakukan pemadanan (validasi dan verifikasi) dan rekonsiliasi data serta mengusulkan daftar narapidana dan tahanan sebagai peserta jaminan kesehatan yg akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Lampung," ucapnya. (Kontributor Anwar Div_Pas)
