Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Propinsi Lampung 2018

Bandar Lampung. Bertempat di Ballroom Hotel Novotel, Rabu (12/9) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) DR. Yasonna H. Laoly. S.H., M.Sc., yang diwakili Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof. Dr. R. Benny Riyanto,. S.H. Hum, meresmikan 30 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang tersebar di empat kabupaten/kota di Lampung. Yakni Bandarlampung, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Pringsewu dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI Dr. Mualimin Abdi, SH., MH, mewakili Gubernur Lampung, Plt. Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan sekaligus Kepala Bappeda Lampung Taufik Hidayat , Bupati Pringsewu Hi. Sujadi Saddat, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Bupati Tulang Bawang Winarti. serta perwakilan Bupati/Walikota lainnya di Propinsi Lampung. Kegiatan diawali dengan penampilan Tari Siger Pengunten sebagai ucapan selamat datang yang dibawakan oleh WBP Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyampaikan bahwa pembentukan desa/ kelurahan sadar hukum diawali dengan penetapan suatu desa/ kelurahan yang telah mempunyai kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) menjadi desa atau keluarga binaan.berdasarkan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN.05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Kelurahan/Desa Sadar Hukum dengan aspek penilaian meliputi empat dimensi, yaitu dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, serta demokrasi dan regulasi. Bobot penilaian tingkat kesadaran hukum sebuah desa/kelurahan ialah dimensi implementasi hukum sebesar 40%, sedangkan tiga dimensi lain masing-masing 20%.

Dalam sambutan, Prof R Benny mengatakan, tidak mudah untuk mencapai predikat sebagai desa/kelurahan sadar hukum karena ada sejumlah kriteria dan persyaratan yang sangat ketat di mana khusus untuk tahun 2018 digunakan persyaratan dan indikator yang baru. Lebih lanjut, peresmian desa/kelurahan sadar hukum yang telah diraih ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa/keluarahan yang lain.

“Bagi desa/kelurahan yang telah ditetapkan diharapkan dapat mempertahankan prestasinya karena setiap tahun akan dilakukan evaluasi kembali,” demikian kata Prof R Benny sewaktu membacakan sambutan tertulis Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada peresmian kali di Provinsi Lampung, diresmikan 30 desa/kelurahan sadar hukum yang tersebar di empat kabupaten/kota, yakni kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Pringsewu. “Semoga dengan diresmikannya desa/keluarahan sadar hukum tahun 2018 ini akan semakin meningkatkan kinerja, integritas dan berkontribusi dalam membangun hukum dan HAM di Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional,” kata Prof R Benny menutup sambutannya

Penetapan desa/kelurahan sadar hukum merupakan salah satu upaya bersama dalam memperkuat status Indonesia sebagai Negara hukum. Sementara itu, pembinaan secara berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kelompok Kadarkum) dipercaya oleh sejumlah instansi penegak hukum termasuk organisasi masyarkat dan tokoh agama dapat mempercepat penyebarluasan hukum kepada masyarakat.

Selain peresmian desa sadar hukum dalam acara ini dilaksanakan pula pengukuhan duta hak asasi manusia kepada pelajar setingkat SMU se Kota Bandar Lampung oleh Direktur Jenderal HAM Dr. Mualimin Abdi, SH., MH juga diisi dengan pengarahan Menkumham kepada CPNS Kanwil Kemenkumham Lampung. Dan penandatanganan MoU antara Kanwil Kemenkumham dengan jajaran pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung antara lain tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan Gubernur, DPRD dan 3 Kabupaten/Kota, tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan Indikasi Georafis antara Dirjen Kekayaan Intelektual dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung, Perjanjian Kerjasama tentang Percepatan Pencapaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Propinsi Lampung antara Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan Kepala Lapas/Rutan se Propinsi Lampung. Pada cara ini diserahkan pula Penghargaan Anubhawa Desa Sadar Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota serta penyerahan medali dan plakat kepada Camat serta Kepala Desa/Kelurahan Dan penandatanganan Berita Acara penyerahan Sertifikat Tanah pembangunan BAPAS Pringsewu oleh Bupati Pringsewu kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. (Humas Lampung)

DAFTAR DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2018

KOTA BANDAR LAMPUNG

KABUPATEN  LAMPUNG  BARAT

KABUPATEN  LAMPUNG  UTARA

KABUPATEN  PRINGSEWU