Bandar Lampung, 1 Agustus 2016. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung pada 2 - 4 Agustus 2016 menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2016. Kemarin Senin (1/8) kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Drs. Dardiansyah, Bc.IP, MH di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Lampung. Dalam laporan pelaksana kegiatan, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Ahmad Rifai, SH, MH menyampaikan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Tahun 2016 ini diikuti oleh 30 orang peserta dari seluruh Satker di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menciptakan petugas yang dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari BPSDM Hukum dan HAM, Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan 7 Lampung, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung dan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
Dalam sambutan pembukaannya Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa pengeloalaan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak harus dibangun dan dilakasanakan pada setiap unit organisasi pemerintahan. Pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan (pra kondisi), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi prinsip-prinsip Good Governance dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana.
Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai (reasonable assurance) bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan keuangan negara yan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat tercapai. Karena itu pengelolaan keuangan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung harus berjalan seiring dengan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu Kami PASTI! (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif). (*HUMAS LAMPUNG)
*Dokumentasi foto oleh Asmaedy